Penghargaan tersebut merupakan penghargaan tertinggi dalam penilaian akses sanitasi di suatu wilayah dengan nilai 100% warga di wilayah tersebut sudah terlepas dari perilaku membuang air besar sembarangan. Ketujuh belas kelurahan tersebut merupakan akumulasi wilayah dengan 100% ODF sejak 2015. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 10 kelurahan baru mendapatkan piagam emas tersebut atas prestasinya dalam mewujudkan 100% ODF di wilayahnya.

Pada 2015 Kelurahan Rancanumpang menjadi yang pertama meraih Kelurahan 100% ODF disusul Kelurahan Cihapit, Citarum, Ciateul, Paledang, dan Manjahlega di tahun 2017. Selanjutnya bertambah Kelurahan Antapani Tengah pada 2019 dan disusul 10 kelurahan pada 2020, yakni Kelurahan Cipadung Kidul, Mekarmulya, Cimincrang, Rancabolang, Cisaranten Kidul, Cisaranten Kulon, Derwati, Cipamokolan, Mekarjaya, dan Sarijadi. Dengan demikian, dua Kecamatan di Kota Bandung otomatis menyandang Kecamatan ODF, yakni Kecamatan Gedebage dan Rancasari.
Selain wilayah tersebut, sebanyak 51 kelurahan lainnya mendapatkan piagam hijau dengan akses sanitasi 70-99,9%, 50 kelurahan mendapatkan piagam kuning dengan akses sanitasi 36-70% dan 33 kelurahan mendapatkan piagam merah dengan akses sanitasi 0-35%. Adapun wilayah yang memiliki progres peningkatan akses sanitasi terbesar di Kota Bandung diraih oleh Kelurahan Cijagra yang awalnya hanya 19% pada 2019 lalu naik menjadi 70% pada 2020 serta Kelurahan Cibaduyut Wetan yang akses sanitasi warganya naik 29,79% dari tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dan seluruh komponen masyarakat di wilayah tersebut karena sudah berjuang mewujudkan 100% ODF meski dalam kondisi pandemi.

“Kami ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya untuk wilayah yang sudah berjuang semaksimal mungkin sampai 100% ODF. Sejatinya di 2020 ini kita menargetkan bisa 100% ODF di seluruh wilayah di Kota Bandung, tapi karena pandemi target ini jadi terhambat. Namun, kita tidak boleh patah semangat. Semoga di tahun 2021 kita bisa 100 persen,” jelas Rita.

Ia juga menyebutkan prestasi ini tidak mungkin tercapai tanpa adanya bantuan dan dukungan dari FBS dan berbagai pihak lainnya yang selama ini turut terjun ke lapangan dalam melakukan edukasi, pemicuan, serta pembangunan akses sanitasi di tengah-tengah masyarakat.

“Mudah-mudahan kegiatan ini dapat menjadi semangat kita untuk mencapai target 2021 Kota Bandung 100% ODF,” tambahnya.
Pada momen tersebut, Wali Kota Bandung, Oded M. Danial juga turut menyampaikan ucapan selamat serta menekankan kunci keberhasilan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah partisipasi masyarakat. Demikian juga dalam pencegahan dan penanganan stunting.

“Kalau bicara STBM dan stunting di Kota Bandung, kata kuncinya adalah bagaimana kita terus mengajak seluruh komponen masyarakat di Kota Bandung untuk berpartisipasi melakukan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) dan ini dimulai dari keluarga,” jelasnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan tugas pemerintah adalah

mengedukasi masyarakat. Jika masyarakat telah teredukasi dan memiliki pemahaman yang sama maka apapun programnya akan berhasil.

“Kita berusaha mencetak mind set masyarakat. Jika STBM dan stunting sudah selesai di Kota Bandung, saya yakin warga Kota Bandung dapat menjadi kontributor peradaban,” kata Oded.
(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)

Sebelumnya, pada tahun 2017 Kelurahan Cimincrang sudah dicanangkan menjadi kelurahan percepatan ODF karena masih ada 3 RW yang belum memiliki akses sanitasi ke septic tank. Namun, proses tersebut terkendala karena masyarakat di wilayah tersebut belum mengerti pentingnya membuang air besar ke septic tank.

Lurah Cimincrang, Puji Rahayuningtyas menjelaskan pihak kewilayahan Cimincrang dan Gedebage bekerja sama dengan puskesmas dan masyarakat setempat untuk melakukan sosialisasi ODF sejak 2017. Proses tersebut berlanjut hingga tahun 2018 diikuti dengan pelaksanaan pemicuan ke masyarakat.

“Tahun 2019 kami mulai melakukan perencanaan anggaran dan membangun septic tank komunal sambil terus melakukan pemicuan dan di tahun ini kami tinggal melakukan penyisiran ke rumah-rumah yang belum memiliki septic tank hingga akhirnya tercapai ODF 100 persen,” jelasnya.
Puji menjelaskan bahwa proses menjadikan Cimincrang sebagai Kelurahan ODF tidaklah mudah. Keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam penyediaan akses septic tank bagi masyarakat, terutama di wilayah padat penduduk.

“Akhirnya kita berikan solusi agar septic tank dibuat di bawah rumah, misalnya di bawah teras, ruang tamu, atau jalan. Setelah dicoba ke beberapa rumah, akhirnya masyarakat mengerti bahwa membuat septic tank di bawah rumah tidak berbau dan hemat tempat, sehingga terpicu untuk membuat septic tank sendiri ataupun komunal,” kata Puji.
Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja, dan Olahraga (Kesling Kesjaor) Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ni Luh Widyastuti menyebutkan bahwa verifikasi dan deklarasi ODF bukanlah akhir pencapaian, melainkan awal proses mempertahankan perilaku masyarakat agar tidak kembali membuang air besar sembarangan. Selain itu, ODF penting diterapkan untuk mencapai Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

“ODF hanyalah satu pilar dari 5 pilar STBM. Pilar lainnya seperti cuci tangan pakai sabun, pengelolaan air minum dan makanan, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga akan tercapai satu per satu jika ODF sudah tercapai,” kata Widya.

Widya menekankan pentingnya dukungan dan komitmen masyarakat untuk membiasakan diri berperilaku hidup bersih dan sehat karena ODF dapat dikatakan sukses jika perilaku tersebut sudah menjadi budaya di masyarakat.

Selain Kelurahan Cimincrang, ada lima kelurahan lainnya yang masih menunggu proses verifikasi ODF, yakni Kelurahan Derwati, Cipadung Kidul, Cisaranten Kulon, Mekarmulya, dan Sarijadi.
(Humas Dinkes Kota Bandung)

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung kembali mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan melalui gerakan 3M dengan membagikan 630 lusin masker kepada masyarakat yang ada di sekitar Terminal Cicaheum, Leuwi Panjang, Ledeng, Tegalega, dan Terminal Stasiun Kota Bandung, Selasa (03/11/2020). Kegiatan tersebut dalam rangka Kampanye Penggunaan Masker dan menyasar pengguna transportasi umum dan masyarakat di sekitar terminal di Kota Bandung untuk disiplin menggunakan masker karena menjadi titik kerumunan massa.

“Kita perlu menggunakan masker dengan benar, yakni masker menutup hidung dan tulang dagu. Setelah dipakai, dilarang menurunkan masker ke bawah dagu/leher agar kuman yang ada di bawah dagu/leher tidak masuk ke hidung dan mulut,” kata Kepala Puskesmas Babakan Surabaya, Dewi Frida Aryeni.

Dewi menyebutkan bahwa ketika seseorang yang tidak menggunakan masker batuk, maka droplet-nya bisa menjangkau jarak 2 meter dan ketika bersin bisa sampai 6 meter. Hal ini menyebabkan droplet bisa menginfeksi orang sehat yang berada jauh dari sumber droplet jika keduanya tidak memakai masker.

“Covid-19 belum berakhir. Saat ini ada 31 warga Kecamatan Kiaracondong yang positif Covid-19 dengan rincian 10 orang dari Babakan Surabaya dan 21 orang dari Cicaheum dan saat ini sedang ditangani,” tambah Dewi.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Bandung, Sony Adam menyampaikan bahwa kampanye 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun) memiliki peran penting dalam mencegah penyebaran Covid-19.

“Saya yakin jika selama 2 minggu saja semua masyarakat Kota Bandung berkomitmen menggunakan masker juga melakukan 3M maka angka penularan Covid-19 bisa menurun dengan drastis dan Covid-19 bisa hilang dari Kota Bandung,” kata Sony.

Lebih lanjut, Sony menjelaskan bahwa tatanan hidup masyarakat tetap harus berlanjut. Namun, perlu penyesuaian dalam pelaksanaannya, misalnya ketika bertemu atau berkumpul harus menjaga jarak dan memakai masker sesuai dengan protokol kesehatan.

“Kita diberikan tugas bersama dengan masyarakat agar kita terhindar dari Covid-19. Pembagian masker hari ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada masyarakat Kota Bandung,” tambah Sony.

Ia pun memberikan apresiasi baik kepada pengelola terminal dan tempat-tempat yang menjadi titik berkumpul masyarakat yang tidak bosan menerapkan protokol kesehatan di lingkungannya. Selain membagikan masker di terminal, Dinkes Kota Bandung melalui puskesmas se-Kota Bandung juga melakukan aksi yang sama secara serentak di wilayah kerjanya masing-masing.

(Humas Dinkes Kota Bandung)

Ia mendorong pemerintah dan masyarakat setempat untuk bersama-sama membangun jamban sehat, khususnya di titik-titik yang belum memiliki septic tank. Pasalnya, sisa 90 KK di wilayah Gedebage yang saluran pembuangan akhir kotorannya masih ke saluran air terbuka, seperti sungai dan selokan.

“Saya melihat adanya progres yang sangat signifikan dan usaha yang sangat komitmen dari Kecamatan Gedebage untuk mencapai 100% ODF,” kata Rita.

Lebih lanjut, ia menyebutkan dirinya yakin wilayah Gedebage bisa mencapai 100% ODF pada akhir tahun 2020 sebab pihak kecamatan sudah memiliki pemetaan KK mana saja yang masih buang air besar sembarangan sebagai dasar untuk dilakukan intervensi oleh pemerintah. Intervensi dilakukan dengan membangun septic tank melalui berbagai sumber pendanaan, di antaranya APBN, APBD, CSR, dan dari swadaya masyarakat.

Meski demikian, Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan dan Kesehatan Olahraga Dinas Kesehatan Kota Bandung, Ni Luh Widyastuti menjelaskan bahwa pencapaian akses sanitasi ini tidak hanya dinilai dari pembangunan, melainkan bisa menggunakan sarana yang sudah ada. Artinya, ada perubahan perilaku dari masyarakat untuk mengakses jamban sehat dan tidak buang air besar sembarangan.

“Kita bisa memanfaatkan sarana yang sudah ada dengan menyambungkan saluran pembuangan kotoran warga lainnya yang belum memiliki septic tank ke saluran septic tank yang tersedia,” jelas Widya.

Menanggapi hal tersebut, Camat Kecamatan Gedebage, Zaenudin Sukma menyebutkan pihaknya akan berdiskusi lebih lanjut untuk merencanakan pembangunan saluran septic tank di tiga kelurahan yang ditargetkan bisa mencapai 100% ODF pada akhir tahun ini.

“Terkait ODF, ada 3 kelurahan lagi yang ditargetkan untuk bisa mencapai 100% ODF, yakni Kelurahan Cisaranten Kidul, Kelurahan Rancabolang, dan Kelurahan Cimincrang,” kata Zaenudin.

Zaenudin menjelaskan dari empat kelurahan di wilayah Gedebage, sudah satu kelurahan yang sudah mencapai 100% ODF, yakni Kelurahan Rancanumpang pada tahun 2015. Sebelumnya, pada September 2020 tercatat 114 KK di Kecamatan Gedebage yang belum memiliki akses jamban sehat. Namun, dengan bantuan CSR dan swadaya masyarakat, jumlah tersebut berkurang menjadi 90 KK pada Oktober 2020.

“Kita berupaya untuk tidak hanya mencapai 100% ODF-nya saja, tapi kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehatnya juga bisa tumbuh di masyarakat,” tambah Zaenudin.

Ia juga berharap agar Kecamatan Gedebage menjadi kecamatan pertama di Kota Bandung yang mencapai 100% ODF.

“Ini adalah kebanggaan bagi kami. Hadirnya Kepala Dinkes yang langsung meninjau ke wilayah kami bisa menjadi pemicu semangat kami untuk mencapai target 100% ODF dan memberi perhatian kepada kami. Ini adalah bukti nyaah pemerintah kepada wilayah kami,” pungkasnya.

(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)

Kota Bandung mendapatkan penghargaan Special Achievement Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat, Rabu (16/09/2020). Penghargaan tersebut diterima oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita mewakili Wali Kota Bandung dalam acara Evaluasi Kinerja dan Apresiasi Mitra Kerja BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah Jawa Barat Tahun 2020.

Kota Bandung dinilai berhasil meraih penghargaan tersebut karena memiliki cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan masyarakat di wilayahnya sebesar 95,5% dan masih terus ditingkatkan. Selain Kota Bandung, Kota Cirebon juga meraih penghargaan dengan kategori yang sama.

Rita menyebutkan dirinya bangga atas prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kota Bandung dalam upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bandung. Rita menjelaskan selain menjamin kesehatan masyarakat miskin, UHC juga dapat diakses oleh warga Kota Bandung yang belum memiliki kepesertaan BPJS untuk dapat ditanggung pembiayaannya sebagai peserta kelas 3.

Pemerintah Kota Bandung sangat memperhatikan pembiayaan bagi masyarakat miskin juga bagi masyarakat yang belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), kata Rita.

Ia juga berharap agar UHC di Kota Bandung tetap dapat dipertahankan karena sangat penting bagi masyarakat yang memerlukan kemudahan akses pelayanan kesehatan.

(Humas Dinkes Kota Bandung)

Kelurahan Derwati, Kecamatan Rancasari menjadi target kelurahan dengan capaian 100% Open Defecation Free (ODF) yang ke-8 di Kota Bandung pada tahun 2020 ini. Kelurahan Derwati akan menyusul 7 kelurahan lainnya di Kota Bandung yang sudah lebih dahulu mencapai 100% ODF, yakni Kelurahan Manjahlega, Kelurahan Paledang, Kelurahan Cihapit, Kelurahan Citarum, Kelurahan Ciateul, Kelurahan Rancanumpang, dan Kelurahan Antapani.

ODF merupakan kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan. ODF dapat dicapai jika setiap kepala keluarga (KK) memiliki jamban sehat, yakni jamban yang pembuangan akhirnya ke septic tank.

Terkait hal ini, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita beserta jajarannya turut memantau langsung kondisi jamban sehat yang ada di Kelurahan Derwati pada Rabu (16/09/2020) didampingi Sekretaris Kecamatan Rancasari, Yogaswara dan Lurah Derwati, S. Boedhi.

Rita menyampaikan bahwa sebagai kota sehat, Kota Bandung memiliki target 100% ODF pada tahun 2020, sehingga meskipun dalam kondisi pandemik, pemicuan ODF harus tetap dilakukan.

“Dengan adanya covid-19, target Kota Bandung untuk mencapai ODF 100% menjadi terhambat, tapi kita harus tetap semangat dan berusaha semaksimal mungkin. Semoga tahun ini target tersebut bisa tercapai,” kata Rita.

Lebih lanjut, Rita juga mendorong Kelurahan Derwati agar dapat membangun jamban sehat bagi 24 KK yang belum mendapatkan akses ke jamban sehat. Selain itu, ia juga menyampaikan manfaat besar yang akan dirasakan masyarakat dengan tercapainya 100% ODF, yakni akan menekan tingkat penularan penyakit yang berhubungan dengan sanitasi serta mencegah terjadinya stunting.

“Saat ini akses jamban sehat di Kota Bandung baru 68,5%. Permasalahannya kebanyakan karena keterbatasan lahan, tapi kami harap aparat kewilayahan, serta sektor lain yang terkait dapat membantu ketersediaan lahan yang cukup demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” tambah Rita.

Menanggapi hal tersebut, Lurah Derwati, S. Boedhi menjelaskan bahwa pihaknya sudah bekerja sama dengan Puskesmas, Badan Pertanahan Negara dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat setempat untuk menyediakan akses jamban sehat bagi masyarakat.

“Dari 5000 KK yang terdata di Kelurahan Derwati, tinggal 24 KK lagi yang belum punya akses jamban sehat. Artinya sudah 99,5% warga memiliki akses ke jamban sehat. Sisanya akan segera tercapai pada bulan Oktober mendatang,” jelas Boedhi.

Boedhi menjelaskan bahwa 24 KK yang belum mendapatkan akses jamban sehat akan mendapatkan bantuan renovasi rumah melalui program Rumah Layak Huni (Rutilahu) dari Pemerintah Kota Bandung bersama 6 KK lainnya pada Oktober mendatang. Ia juga menambahkan meski memiliki kendala keterbatasan lahan dan ruangan dari pemilik rumah, partisipasi warga di Kelurahan Derwati terkait capaian target 100% ODF sangat baik. Sebagian besar warga baru tahu tentang pentingnya ODF sehingga merespon baik adanya program ini

“Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Kesehatan Kota Bandung yang melakukan verifikasi langsung oleh kepala dinas. Ini menambah semangat kami untuk mencapai target 100% ODF,” tambah Boedhi

(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)

Sebanyak 600 warga Kelurahan Hegarmanah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung menjadi sasaran rapid test massal yang diselenggarakan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung dan Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Bandung, Rabu (15/07/2020) hingga Jumat (17/07/2020).

Agenda ini diselenggarakan menyusul ditemukannya klaster baru kasus covid-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) yang berlokasi di daerah tersebut. Selama pelaksanaan rapid test tersebut, jumlah pemeriksaan dibatasi 200 orang per hari. Meski demikian, penjaringan orang yang dicurigai terinfeksi covid-19 tetap dilakukan secara kontinyu melalui puskesmas se-Kota Bandung.

Sekretaris Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian yang membuka secara resmi agenda tersebut menyebutkan pihaknya akan terus melakukan pelacakan, pemeriksaan, dan tes, baik rapid test maupun PCR guna menindaklanjuti penemuan klaster kasus covid-19 Secapa AD.

“Saat ini kami sudah dan akan terus melaksanakan hal tersebut melalui Puskesmas Ciumbuleuit dan Puskesmas Cipaku yang berada di sekitar sana. Selanjutnya, hasil dari pemeriksaan yang kami laksanakan akan dikoordinasikan dengan tim GTPP Kecamatan Cidadap untuk tindak lanjutnya,” kata Anhar.

Anhar mengapresiasi baik kegiatan ini. Ia juga berterima kasih kepada pihak STP Bandung, Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GGTP) Covid-19 Kecamatan Cidadap, serta petugas kesehatan dari UPT Puskesmas Ciumbuleuit yang dibantu oleh beberapa Puskesmas, antara lain Puskesmas Sukajadi, Puskesmas Ibrahim Adjie, Puskesmas Sarijadi, Puskesmas Sekeloa, Puskesmas Karangsetra dan Puskesmas Padasuka yang terlibat pada pelaksanaan rapid test massal tersebut.

“Fasilitas untuk pelaksanaan rapid test ini sangat baik, tempat pelaksanaanya representatif sekali sehingga sangat nyaman dalam mengatur alur peserta. Selain itu, respon masyarakat juga cukup baik, banyak yang datang. Semoga target 600 peserta dapat tercapai,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala UPT Puskesmas Ciumbuleuit, Erti Rostiaty menjelaskan pada rapid test massal ini, petugas puskesmas sudah dipersiapkan untuk menjalankan prosedur penanganan jika ditemukan warga dengan hasil rapid test reaktif. Warga akan dihubungi langsung oleh petugas puskesmas dan akan segera dijadwalkan untuk melaksanakan tes PCR swab di Puskesmas terdekat

“Penjaringan dan pelacakan terus dilakukan oleh kami, tidak terbatas pada tiga hari ini saja,” jelas Erti.

Dengan adanya klaster baru ini, jumlah orang yang harus dilacak oleh petugas Puskesmas akan bertambah. Namun, ia mengakui partisipasi warga untuk mengikuti rapid test sangat baik.

“Warga sangat antusias untuk mengikuti kegiatan ini, bahkan selama melakukan penjaringan ke lapangan pun kami tidak menemukan penolakan dari warga,” katanya.

Salah satu warga yang mengikuti rapid test massal memandang positif agenda semacam ini. Menurutnya, upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui Dinkes Kota Bandung sudah baik.

“Agenda seperti ini sangat bagus, apalagi dalam kondisi seperti ini supaya bisa mengetahui kenyataan di lapangan seperti apa sekaligus untuk memastikan agar tidak ada stigma negatif terhadap orang-orang yang berada di wilayah Hegarmanah,” jelas Sagita, warga Gang Ranim, Cidadap, Bandung.

Ia pun berharap agar pandemik Covid-19 segera berakhir dan masyarakat kembali sehat.

(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)

Pesatnya penyebaran infeksi Covid-19 di Kota Bandung mendorong pemerintah menyediakan tempat khusus isolasi diri bagi warga Kota Bandung yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan orang tanpa gejala (OTG). Langkah tersebut diambil sebagai upaya memutus rantai penyebaran serta melindungi ODP dan OTG yang tidak memiliki tempat untuk melakukan isolasi mandiri. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita pada Sosialisasi Penggunaan Hotel Gino Feruci sebagai Rumah Singgah bagi ODP dan OTG, Senin (27/04/2020).

Sosialisasi tersebut diikuti oleh anggota Gugus Tugas Percepatan Covid-19 dan tokoh masyarakat sekitar, di antaranya Ketua Forum Bandung Sehat (FBS) sekaligus Ketua TP PKK Kota Bandung, Siti Muntamah Oded, Sekretaris Satpol PP Kota Bandung, Camat Andir, Kapolsek Andir, Danramil Andir, hingga beberapa perwakilan pengurus RT setempat.

Pertemuan tersebut merupakan pertemuan pertama untuk mendiskusikan serta meminta persetujuan warga untuk penetapan Hotel Gino Feruci sebagai rumah singgah. Pasalnya, jumlah ODP di Kota Bandung per 26 April 2020 sudah mencapai total 3247 orang dengan status selesai sebanyak 2796 orang dan masih dalam proses sebanyak 451 orang.

“Di lapangan banyak ODP dan OTG yang tidak bisa melakukan isolasi mandiri karena rumahnya sempit dan padat, bahkan ada yang ditolak oleh keluarga dan tetangganya sendiri,” kata Rita saat sosialisasi tersebut.

Jika jadi dicanangkan sebagai rumah singgah, Hotel Gino Feruci yang berkapasitas 109 kamar dengan 179 tempat tidur akan menjadi rumah singgah ketiga di Kota Bandung. Sebelumnya, gedung P4TKIPA dan P4TKPLB sudah lebih dulu dicanangkan sebagai rumah singgah khusus bagi para tenaga medis yang menangani pasien Covid-19.

Lebih lanjut, Rita menjelaskan agar warga sekitar tidak perlu khawatir dengan keberadaan rumah singgah karena petugas dan warga yang berada di dalam rumah singgah wajib mengikuti dan melaksanakan tata tertib sesuai protokol standar kesehatan dari mulai masuk sampai keluar, termasuk menerapkan tata cara pembuangan limbah medis sesuai standar agar tidak membahayakan.

“Orang yang diisolasi di rumah singgah harus mengikuti tata tertib, seperti berjemur, berolah raga, mengikuti sesi edukasi kesehatan, tidak boleh menerima tamu, dan tidak boleh memesan makanan dari luar dengan cara apapun karena sudah disediakan,”papar Rita.

Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua FBS, Siti Muntamah Oded. Ia menegaskan pertemuan ini adalah pertemuan awal yang bertujuan untuk menyamakan persepsi, gerak dan langkah bersama-sama untuk menangani Covid-19.

Ia pun berharap agar warga dapat mendukung rencana ini sebagai bentuk kontribusi masyarakat untuk percepatan penanganan Covid-19 di Kota Bandung.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada semua elemen yang terlibat. Kita berusaha bersama untuk memotong rantai penyebaran Covid-19 dan Hotel Gino Feruci menjadi tempat yang layak untuk menjadi tempat isolasi bagi warga ODP dan OTG supaya mereka bisa terus dipantau dan bisa sembuh,”pungkasnya.

(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)

Sebanyak 220 bidan se-Kota Bandung mendeklarasikan gerakan Bandung Sayangi, Selamatkan Nyawa Ibu dan Anak (SALAMINA) melalui Satukan Langkah Mari Baca dan Manfaatkan Buku KIA (SALAM CANTIK) sebagai upaya menekan angka kematian ibu (AKI) dan bayi (AKB) pada acara Jambore Bidan yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bandung, Kamis (21/11/2019) di Hotel G.H. Universal.

Dalam tiga tahun terakhir di Kota Bandung tercatat ada 30 kematian ibu pada tahun 2016, lalu turun ke angka 20 kematian pada 2017, dan naik kembali menjadi 29 kematian pada 2018 sampai Oktober 2019. Di samping itu, jumlah AKB di Kota Bandungpun tergolong tinggi, yakni mencapai angka 127 kematian pada tahun 2017 dan 113 kematian pada tahun 2018 sampai per Oktober 2019.

Tingkat AKI dan AKB di Kota Bandung masih sangat tinggi. Padahal AKI dan AKB bisa ditekan jika para ibu hamil rajin membaca buku KIA (Kesehatan Ibu dan Anak) dan ini memerlukan peran para bidan, jelas Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Rita Verita pada pembukaan acara Jambore Bidan tersebut.

Selain itu, Rita juga mengajak para peserta jambore yang terdiri atas bidan puskesmas, bidan rumah sakit, bidan praktik mandiri, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan para stakeholder yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan bayi untuk bersama-sama meningkatkan kinerja dan pelayanannya agar AKI dan AKB dapat diturunkan.

Berdasarkan penelitian Hellen Keller Indonesia, hanya 7,3% ibu hamil di Kota Bandung yang memanfaatkan buku KIA dari 439 ibu hamil yang disurvei.

Kota Bandung memiliki 1.055 bidan yang terdaftar di IBI. Jumlah tersebut dapat diberdayakan agar bisa menurunkan AKI dan AKB dengan cara memberikan informasi kesehatan melalui buku KIA serta melakukan pendampingan dan pemantauan pada ibu hamil secara rutin.

Saya yakin kita bisa bekerja sama untuk menurunkan AKI dan AKB kata Rita.

Selain itu, dukungan pasangan dan keluarga ibu hamil juga menjadi faktor penting untuk menurunkan AKI dan AKB. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Tatanan Ketahanan Pangan dan Gizi Forum Bandung Sehat (FBS), Sofa Rahmannia pada acara tersebut.

Ibu hamil dan menyusui harus mendapatkan dukungan yang cukup dari lingkungan terdekatnya, terutama dalam memberikan ASI eksklusif. Saat ini Kota Bandung memiliki program Sadayana ASI Eksklusif (SAE) yang digagas Ketua FBS, Siti Muntamah untuk mendukung para ibu menyusui agar bayinya mendapatkan nutrisi yang cukup sehingga dapat menurunkan AKB dan mencetak generasi yang unggul.

Pengetahuan seputar ASI biasanya kurang diperhatikan oleh ibu hamil, padahal ibu hamil harus dipersiapkan supaya bisa memberikan ASI secara benar setelah melahirkan. Hal ini perlu disampaikan para bidan tidak hanya kepada ibu hamilnya tetapi juga pada keluarganya,” kata Sofa.

(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)