Apa itu ILP?

Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer adalah penyatuan berbagai layanan kesehatan dasar di tingkat Puskesmas secara terkoordinasi, lintas program, dan berkesinambungan. Mulai dari layanan kuratif, promotif, preventif, hingga rehabilitatif.

Mengapa penting?

Karena masyarakat tidak butuh layanan yang terpisah-pisah. Mereka butuh pelayanan yang menyatu, mudah diakses, dan berpusat pada keluarga dan individu.

Di Kota Bandung, integrasi ini mencakup:
1.Pelayanan kesehatan berbasis klaster wilayah
2.Penyatuan data dan perencanaan lintas program
3.Penguatan peran Puskesmas sebagai koordinator layanan kesehatan primer
4.Dukungan layanan kesehatan tradisional dan kesehatan lingkungan

Apa hasilnya?

Lebih dari sekadar efisiensi, integrasi mendorong:
Kualitas layanan yang meningkat
Penjangkauan kelompok rentan yang lebih tepat
Penguatan peran keluarga dalam menjaga kesehatan

Bandung Bergerak Menuju Transformasi Kesehatan
Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan pelayanan berorientasi masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Bandung siap menyongsong sistem kesehatan primer yang lebih tangguh dan inklusif. Pelayanan Kesehatan itu Harus Terintegrasi.

Di Kota Bandung, sudah menerapkan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di seluruh Puskesmas.

“Peranan Puskesmas sebagai fasilitas kesehatan (faskes) primer adalah sebagai gate keeper atau ujung tombak dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di tingkat dasar, juga melakukan penapisan rujukan serta menurunkan morbiditas, mortalitas, dan kecacatan, sehingga mutu pelayanan di Puskesmas harus terakreditasi sesuai dengan standar yang ditetapkan,” jelasnya.

Yorisa menyebutkan meski dalam kondisi pandemi, Puskesmas tetap harus meningkatkan pelayanannya agar masyarakat dapat terlayani dengan baik sehingga dapat memberikan kepuasan.

Dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan di Puskesmas di Kota Bandung pada semester 1 tahun 2021 meraih nilai 83.46% dari nilai standar nasional minimal 76,61%. Nilai tersebut dipengaruhi oleh 9 indikator yang diatur dalam Permenpan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Survey Kepuasan Masyarakat untuk Pelayan Publik.

“Kita perlu mendiskusikan lebih lanjut agar nilai tersebut bisa dipertahankan bahkan ditingkatkan di semester selanjutnya melalui workshop ini bersama narasumber yang ditunjuk oleh Kemenkes RI,” tambahnya.

Terkait hal tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Nina Susana Dewi menyebutkan setidaknya ada empat isu utama terkait mutu pelayanan di faskes, terutama di Puskesmas yang perlu diperhatikan, di antaranya isu mengenai keselamatan pasien, keselamatan pegawai faskes, keselamatan alat kesehatan, dan keselamatan lingkungan.

Tingginya kasus covid-19 beberapa waktu lalu menyebabkan beberapa program terkait Standar Pelayanan Minimal di Puskesmas tersendat. Dampaknya, mutu pelayanan di Puskesmas menurun. Oleh sebab itu, Kemenkes RI, Dinkes Provinsi dan Dinkes di tingkat Kabupaten/Kota berperan penting untuk menjamin mutu pelayanan faskes.

“Workshop ini perlu dilakukan tidak hanya dalam rangka akreditasi, tapi juga sebagai upaya dalam melindungi keselamatan pasien dan keselamatan bersama,” jelasnya.

Lebih lanjut, meski mutu pelayanan memiliki peranan penting dalam menjaga keselamatan pasien di faskes, peningkatan mutu pelayanan faskes masih mengahadapi beberapa kendala, seperti kualitas mutu faskes yang belum merata, ketersediaan dan kepatuhan petugas faskes terkait isu keselamatan pasien belum optimal, budaya mutu di faskes dan program belum berkesinambungan (belum terakreditasi), serta anggaran untuk program mutu pelayanan faskes belum mencukupi, sehingga pengembangan mutu pelayanan faskes belum optimal.

“Kendala-kendala ini bisa diperbaiki jika semua pihak saling membantu. Apalagi di masa pandemi ini Puskesmas banyak mengerjakan hal-hal di luar kewajiban tugasnya. Maka, perlu ada upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi,” tambahnya.

(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)