“Kita tidak boleh berhenti bekerja untuk terus mempertahankan status ODF dengan melakukan verifikasi berkala setiap 2 tahun sekali. Jika ditemukan KK yang berubah perilaku, segera diintervensi. Sekarang sudah banyak inovasi untuk menuntaskannya, mulai dari model septic tank untuk rumah yang dekat aliran sungai, perkampungan padat penduduk, serta cara penyedotan tinja,” jelas Anhar.

Ia menjelaskan bahwa ODF tidak akan tercapai jika tidak ada komitmen dari pimpinan daerah. Menurutnya, keberanian pimpinan daerah untuk mendeklarasikan Kota Bandung ODF 100% ini memberikan dampak yang sangat besar di masyarakat sebab kini ODF menjadi persoalan yang dituntaskan bersama dengan aparat kewilayahan dan masyarakat, tidak lagi hanya tenaga sanitarian.

ODF adalah poin kesatu dari lima pilar STBM yang harus dicapai Kota Bandung untuk menjamin sanitasi yang aman bagi masyarakat. Lima pilar STBM tersebut terdiri atas:

1. Stop Buang Air Besar Sembarangan;

2. Cuci Tangan Pakai Sabun;

3. Pengolahan Air Minum dan Makanan dengan Benar;

4. Pengelolaan Sampah Rumah Tangga;

5. Pengelolaan Limbah Cair Rumah Tangga agar Tidak Mencemari Lingkungan.

Sampai saat ini, Kota Bandung hanya memiliki satu kelurahan yang berhasil menyelenggarakan 5 pilar STBM di wilayahnya, yaitu Kelurahan Antapani Tengah.

“Saya menantang para sanitarian Puskesmas untuk mendorong wilayah kerjanya mencapai terselenggaranya 4 pilar STBM lainnya,” tambah Anhar.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bandung, Theressia Widuri menjelaskan bahwa ODF adalah program prioritas Kota Bandung selain stunting. Meski telah dilakukan verifikasi ODF oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat pada 6-7 Februari 2023, upaya peningkatan akses sanitasi terus dilakukan menuju sanitasi yang aman.

“Ini tugas kita untuk melakukan edukasi kepada masyarakat agar terbebas dari perilaku BABS,” katanya.

Ia pun menegaskan dirinya akan melanjutkan terselenggaranya program 5 pilar STBM selain ODF di Kota Bandung.

(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)

Sebelumnya pada tahun 2020, Kota Bandung mengalami peningkatan angka stunting sebanyak 2,40% dibandingkan tahun 2019 dengan 9.567 balita yang teridentifikasi mengalami stunting. Di tahun 2021 ini turun menjadi 7.568 balita. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dalam jangka waktu yang lama.

Ahyani menyebutkan penurunan stunting tersebut tercapai atas kerja sama dan intervensi berbagai macam pihak, baik dari aspek kesehatan maupun nonkesehatan. Lebih lanjut, ia menjelaskan dalam kondisi pandemi Covid-19 kegiatan pengukuran status gizi pada balita untuk mendeteksi risiko terjadinya stunting melalui Posyandu dihentikan sementara, sehingga menghambat proses pengumpulan data. Meski demikian, isu stunting merupakan isu prioritas yang harus dituntaskan. Oleh sebab itu, ia mengapresiasi inovasi dan komitmen yang dilakukan aparat kewilayahan dalam menyukseskan target pengumpulan pengukuran data.

“Saya berterima kasih kepada petugas di lapangan baik dari Puskesmas maupun kewilayahan yang tetap melakukan pengukuran melalui kelompok-kelompok kecil di wilayahnya masing-masing,” tambahnya.

Tujuan pengukuran ini adalah untuk mengetahui status gizi pada balita sehingga bisa dipantau, menetapkan penanganan yang tepat sejak dini, serta melakukan pengembangan program yang sesuai untuk peningkatan kesadaran dan partisipasi keluarga, pengasuh, dan masyarakat untuk menjaga pertumbuhan anak balita yang normal, misalnya dengan melakukan intervensi pada aspek pola asuh, asupan gizi, atau akses sanitasi. Hal ini memerlukan peran masyarakat sekitar bukan hanya orang tua balita tersebut.

Wali Kota Bandung, Oded M. Danial menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan angka stunting tidak lantas menjadikan Kota Bandung terbebas dari permasalahan stunting. Ia mengajak seluruh perangkat daerah agar terus aktif dalam upaya pencegahan stunting sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing.

“Saya juga meminta camat dan lurah untuk terus berinovasi dan berkolaborasi dengan memanfaatkan potensi yang ada, serta menjadikan isu stunting dan ODF sebagai prioritas di wilayahnya masing-masing, sehingga kita bisa menuntaskan permasalahan stunting di Kota Bandung,” jelasnya.

Dalam rangka mencapai Zero New Stunting (nol kejadian baru stunting) Kota Bandung menerapkan 8 Aksi Konvergensi Cegah Stunting yang terdiri atas kolaborasi berbagai pihak.

Aksi 1: Analisis situasi

Aksi 2: Rencana kegiatan

Aksi 3: Rembuk stunting

Aksi 4: Peraturan bupati/wali kota tentang peran daerah

Aksi 5: Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM)

Aksi 6: Sistem manajemen data

Aksi 7: Pengukuran dan publikasi stunting

Aksi 8: Reviu stunting tahunan

(Humas Dinas Kesehatan Kota Bandung)